sekilas.co – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyiapkan 481 ribu hektare (ha) lahan di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, untuk mempercepat swasembada pangan dan energi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan di Jakarta, Senin, bahwa pengembangan PSN ini sudah mulai berjalan dan kini tinggal menunggu penandatanganan kontrak antara PT Agrinas Pangan Nusantara, BUMN di sektor pangan, dengan pelaksana program cetak sawah.
“Pemerintah terus memperkuat tata kelola kawasan swasembada pangan dengan memastikan setiap langkah yang kita jalankan sesuai prosedur yang benar,” ujar Zulhas usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Percepatan Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
Ia menekankan, pemerintah dan seluruh pihak terkait harus memprioritaskan aspek keamanan lingkungan, mulai dari penataan ruang, pengaturan Hak Guna Usaha (HGU), hingga kelengkapan administrasi lainnya agar program berjalan berkelanjutan.
Pemerintah tidak hanya fokus pada realisasi program, tetapi juga mengantisipasi tantangan dan masalah yang berpotensi muncul di lapangan, tegasnya.
“Semua disiapkan agar kawasan ini berdiri di atas prinsip pemberdayaan, kearifan, dan keberlanjutan,” kata Zulhas.
Menurutnya, PSN Wanam dapat menjadi penopang kemandirian nasional melalui program swasembada pangan dan energi.
Tidak hanya menghasilkan beras sebagai komoditas pangan utama masyarakat Indonesia, nantinya juga akan dibangun industri etanol dan bahan bakar biodiesel 50 (B50) di kawasan tersebut.
Zulhas menjelaskan, etanol bisa diperoleh dari tebu dan singkong, sedangkan B50 merupakan campuran bahan bakar diesel dan minyak sawit.
Selain itu, ia menambahkan bahwa akan dikembangkan pabrik propelan, yaitu bahan kimia yang digunakan untuk menghasilkan tekanan gas bagi pelontaran peluru senjata api maupun roket.
“Ini akan membuka ruang bagi pengembangan swasembada pangan, energi, dan air. Pekerjaan ini besar, sehingga diperlukan koordinasi berkelanjutan antar kementerian dan pemerintah daerah, karena melibatkan banyak lembaga,” ujar Zulkifli Hasan.
