Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menilai bahwa ada banyak hal yang lebih penting bagi TNI dibanding upaya mempidanakan CEO Malaka Project sekaligus influencer, Ferry Irwandi, atas dugaan pencemaran nama baik.
Ia mempertanyakan dasar TNI ingin melaporkan Ferry, menekankan bahwa penegakan hukum berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus dilakukan secara proporsional.
“Padahal banyak hal yang lebih urgen untuk ditindak,” ujar Junico di Jakarta, Jumat.
Junico menekankan aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan urgensi dan dampak suatu kasus secara menyeluruh sebelum mengambil langkah hukum, khususnya terkait penerapan UU ITE terhadap Ferry Irwandi.
“Banyak kasus lain yang secara substansi lebih mendesak dan berdampak luas yang juga perlu mendapat perhatian aparat,” tambahnya.
Ia menilai kasus seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian berbasis SARA, peretasan, hingga pelanggaran privasi di ruang digital, tidak selalu berdampak langsung terhadap ketertiban sosial dan keamanan masyarakat.
Di sisi lain, Junico menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dijamin bagi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Ruang digital adalah ruang publik yang tidak bisa serta merta disterilkan dari suara berbeda pendapat.
“Dalam negara demokrasi, lembaga negara termasuk institusi pertahanan harus memberi keteladanan dalam menyikapi kritik dan ekspresi warga negara,” katanya.
Junico juga menekankan bahwa Komisi I DPR RI terus mendorong penggunaan UU ITE secara bijak. Peran aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepastian hukum.
“Kami tidak dalam posisi membenarkan pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun, tetapi mendorong adanya proporsionalitas,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepolisian menyebutkan bahwa kedatangan Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) Mabes TNI, Brigjen JO Sembiring, ke Polda Metro Jaya adalah untuk mengkonsultasikan rencana pelaporan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, ke penegak hukum.
“Beliau (Brigjen Juinta Omboh) mau melaporkan Ferry Irwandi,” kata Wakil Direktur Siber Direktorat Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, di Jakarta, Selasa (9/9).
Menurut Fian, Ferry Irwandi hendak dilaporkan oleh Satsiber terkait dugaan pencemaran nama baik.
